Wong Chun Sen Ultimatum OPD Segera Realisasikan Aspirasi Warga, Reses Ke VI Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Medan Deli
Medan (Mitra Poldasu News) Suasana berbeda terlihat di halaman Perguruan Swasta Hosana, Jalan Metal No. 7, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Minggu (26/7/2026). Sejak siang, lebih dari seribu warga memadati lokasi pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen.
Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat ini, sekaligus menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pemerintah. Berbagai persoalan disampaikan secara langsung, mulai dari infrastruktur, banjir, lampu penerangan jalan, bantuan sosial, pendidikan, hingga administrasi kependudukan.
Di tengah antusiasme masyarakat, Wong Chun Sen sempat menyoroti ketidakhadiran Camat Medan Deli. Menurutnya, kehadiran pimpinan wilayah sangat penting karena seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat berasal dari wilayah Kecamatan Medan Deli.
Seharusnya pimpinan wilayah hadir untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Reses tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perkim Cikataru, Dinas Pendidikan, UPT Puskesmas Medan Deli, Lurah Tanjung Mulia Zulfan Gea, unsur kecamatan, staf ahli DPRD, serta tokoh masyarakat.
Di hadapan para pejabat tersebut, Wong Chun Sen memberikan peringatan tegas agar seluruh aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya sebagai catatan administrasi.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, setiap keluhan warga harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan.
Jangan hanya datang untuk mencatat. Semua persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ada perubahan, ini akan menjadi bahan evaluasi yang saya sampaikan kepada Wali Kota Medan dalam laporan reses pada rapat paripurna DPRD,” tegas Wong.
Besarnya jumlah peserta membuat sesi penyampaian aspirasi dibagi menjadi dua bagian.
Pada sesi pertama, Saipul mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan yang padam di sejumlah ruas jalan serta aktivitas truk kontainer di Jalan Madio Santoso yang dinilai mempercepat kerusakan badan jalan.
Keluhan serupa juga datang dari Nurmayasari, pedagang makanan keliling yang meminta Pemerintah Kota Medan memperbaiki lampu jalan di Jalan Yos Sudarso, tepat di depan Kampus Potensi Utama, karena kondisi jalan yang gelap dinilai membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, ia juga berharap jalan berlubang segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Guru TK bernama Sutriani menyampaikan persoalan berbeda. Ia mengaku penghasilannya yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) semakin tertekan akibat tingginya harga kebutuhan pokok.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap keresahan masyarakat terhadap maraknya dugaan peredaran narkoba di kawasan Pasar 3 dan Pasar 4 Mabar Hilir.
Persoalan banjir akibat saluran drainase yang tersumbat sampah juga menjadi perhatian.
Hujan sebentar saja sudah banjir. Kami berharap setelah reses ini benar-benar ada perubahan,” katanya.
Sementara itu, Wardias meminta pemerintah segera menangani tumpukan sampah liar di Gang Cipto, Kelurahan Tanjung Mulia. Menurutnya, selain menimbulkan bau tidak sedap, kondisi jalan di kawasan tersebut juga mengalami kerusakan cukup parah.
Persoalan pendidikan turut mencuat dalam reses tersebut.
Laila Nafizar mengeluhkan anaknya yang merupakan peraih medali emas PON Aceh-Sumut mengalami kesulitan memperoleh bantuan KIP Kuliah akibat terkendala status desil.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wong Chun Sen langsung meminta Dinas SDABMBK, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan segera melakukan pengecekan ke lapangan.
Perwakilan Dinas Perhubungan, Budi Hendra, memastikan pihaknya akan segera memeriksa lampu penerangan jalan yang padam sekaligus meninjau aktivitas kendaraan berat yang diduga menjadi penyebab kerusakan jalan.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup melalui Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Gunawan Siahaan, menyatakan akan segera menangani persoalan sampah liar di Gang Cipto.
Untuk persoalan banjir, Wong meminta pihak kelurahan segera mengajukan surat kepada Dinas SDABMBK agar penanganan drainase dapat diprioritaskan.
Sementara mengenai KIP Kuliah, Wong berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial guna mencari solusi terbaik meskipun kewenangan pendidikan tinggi berada di pemerintah pusat.
Pada sesi kedua, aspirasi masyarakat kembali mengalir.
Jefri Sinaga mempertanyakan keberadaan bangunan yang diduga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta disebut berdiri di atas lahan milik pihak lain.
Sementara J. Simamora mengaku tidak lagi menerima bantuan sosial karena masuk kategori Desil 6, padahal hanya bekerja sebagai sopir truk.
Keluhan lain disampaikan Susilawati yang meminta pelebaran jembatan di kawasan Pasar 3 dan Pasar 4 karena dinilai sudah tidak mampu menampung volume kendaraan dan membahayakan pengguna jalan.
Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian.
Agam, warga Pulau Brayan, mempertanyakan syarat penggantian Kartu Keluarga lama menjadi KK digital berbarcode yang mewajibkan melampirkan buku nikah, sementara dokumen orang tuanya telah hilang.
Menanggapi hal itu, perwakilan Disdukcapil Kota Medan, Remina Sinaga, menjelaskan bahwa buku nikah memang menjadi salah satu syarat administrasi. Jika dokumen hilang, masyarakat dapat mengurus kembali melalui KUA bagi yang beragama Islam atau Dinas Dukcapil bagi nonmuslim.
Disdukcapil juga mengimbau masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar pelayanan administrasi menjadi lebih mudah.
Namun Wong mengingatkan agar transformasi digital tidak justru menyulitkan masyarakat.
Pelayanan publik harus semakin mudah diakses. Jangan sampai perkembangan teknologi menjadi hambatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Menutup kegiatan reses, Wong Chun Sen meminta Kecamatan Medan Deli kembali mengusulkan pelebaran jembatan kepada Jasa Marga.
Ia juga meminta dugaan bangunan tanpa PBG segera dikoordinasikan dengan Satpol PP serta Dinas Perkim Cikataru untuk ditindak sesuai ketentuan.
Selain itu, Wong mendorong pemerintah kecamatan menjalin komunikasi dengan PT KAI agar lapangan di kawasan Pulau Brayan Bengkel dapat kembali dimanfaatkan sebagai ruang publik bagi masyarakat.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bagian dari laporan resmi DPRD Kota Medan kepada Pemerintah Kota Medan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut pembangunan di Kecamatan Medan Deli.
Jurnalis : M.SULAIMAN.LIM
