620 Personel Gabungan TNI-Polri Kawal Aksi Demo Mahasiswa di Medan, Water Cannon Disiagakan
Medan (Mitra Poldasu News) Pengamanan dipusatkan di sejumlah titik, termasuk Gedung DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatra Utara.
Sebanyak 620 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di Kota Medan, Senin (15/6).
Pengamanan dipusatkan di sejumlah titik, termasuk Gedung DPRD Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatra Utara.
Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana Kurniawan, mengatakan personel yang terlibat berasal dari Polrestabes Medan, Polda Sumut, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Yang kami libatkan untuk pengamanan ada dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut dibantu dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan rekan-rekan dari TNI. Seluruhnya kami libatkan kurang lebih 620 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait,” kata Dhana, Senin (15/6) siang.
Menurutnya, pengamanan tidak hanya dilakukan di kompleks DPRD Sumut, tetapi juga di sejumlah lokasi lain yang menjadi titik aksi massa.
Sementara kami juga membagi personel di Kantor Gubernur Sumut dan beberapa tempat yang menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa,” ujar Dhana.
Dhana juga mengungkapkan jumlah massa yang hadir di kawasan DPRD Sumut diperkirakan mencapai 200 hingga 300 orang.
Untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban, kepolisian turut menyiagakan armada water cannon di sekitar lokasi aksi.
Kami mengantisipasi dengan Direktorat Samapta Polda Sumut menyiapkan armada water cannon karena di sini kami melayani masyarakat. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Meski demikian, Dhana menegaskan kendaraan taktis tersebut hanya disiagakan sebagai langkah antisipasi dan diharapkan tidak perlu digunakan.
Armada water cannon ini digunakan untuk standby. Sebaiknya juga tidak untuk digunakan,” jelasnya.
Dhana menjelaskan keterlibatan TNI dalam pengamanan dilakukan sebagai bagian dari sinergi antarinstansi dalam menjaga situasi keamanan selama aksi berlangsung.
Karena keamanan ini sama-sama membangun. Makanya kami harus bersinergi. Rekan-rekan TNI juga membantu memantau situasi dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya aksi unjuk rasa,” pungkasnya.
Jika massa sudah tiba, Dhana menjelaskan penutupan jalan. “Jika massa sudah tiba, kata Dhana, Jalan Imam Bonjol mulai dari simpang Jalan Kapten Maulana Lubis hingga ke simpang gedung Bank Mandiri akan ditutup. Pihaknya mencatat akan ada sekitar 20 titik aksi di Kota Medan hari ini.”
Berdasarkan pemantauan wartawan Mitra Poldasu News di lapangan hingga pukul 13.30 WIB, demonstran yang bakal didominasi dari kalangan mahasiswa belum terlihat hadir di Kantor DPRD Sumut.
sekitar pukul 14.30 baru mulai tampak mulai berdatangan dengan membawa spanduk dan flyer berisi tuntunan.
Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Sumut. Ratusan anggota polisi dan TNI juga terlihat melakukan pengamanan.
Kalau semua naik, harus ada yang turun,” demikian tertulis di spanduk mahasiswa.
Hingga berita ini di turunkan ke redaksi saat ini, mahasiswa yang berasal dari Universitas Sumatera Utara (USU) masih melakukan orasi. Lalu lintas di sekitar lokasi terlihat macet.
Tuntutan Aksi BEM USU di DPRD Sumut
- Menuntut pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima kelompok yang berhak.
- Menuntut efesiensi serta transparansi dalam pengelokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program prioritas.
- Menolak dengan tegas segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepolisian.
- Memberhentikan program makanan bergizi gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efesien dan tepat sasaran.
- Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.
- Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Masyarakat Adat.
- Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
- Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih.
- Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 juta lapangan kerja.
Jurnalis : M.SULAIMAN.LIM
